Sumatera Barat Segera Bentuk Satgas Saber Pungli

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan bahwa 16 November nanti akan dibentuk Satas Saber Pungli. Dibentuknya Satgas ini merupakan bentuk dari realisasi instruksi presiden dalam pertemuan antara Gubernur dengan Kapolda seminggu lalu.

“Dalam pertemuan dengan Presiden di Jakarta, Presiden telah berpesan untuk tahap awal Satgas ini akan dibentuk terlebih dahulu oleh kepolisian dan setelah tiga bulan baru akan dibentuk Satgas Saber Pungli yang berisi elemen dari pemerintahan daerah dan juga pihak berwajib,” jelas Irwan.
Sumatera Barat Segera Bentuk Satgas Saber Pungli
Akan tetapi dengan dikeluarkannya kebijakan terbaru, pembentukan tim tidak harus lagi menunggu tiga bulan sehingga pada tanggal 16 November, Satgas ini sudah harus terbentuk. “Karena ada kebijakan baru, pembentukan tim harus dimajukan. Saat ini telah masuk kedalam tahap persiapan tim dan sedang dibahas dengan Kapolda saat ini,” jelas Gubernur setelah pertemuan dengan Kapolres dan Kasatlantas se- Sumatera Barat, perwakilan dari pemerintahan tingkat II seperti bupati, walikota, SKPD dan juga pihak terkait lainnya.

Irwan mengatakan bahwa dalam memberikan pelayanan publik sudah seharusnya para instasi yang ada harus memberikan layanan yang terbaik tanpa adanya pungutan apapun kepada masyarakat. “Semua pengurusan tidak boleh diperlambat dan tidak boleh ada pungli terhadap masyarakat lagi. Jika bisa dipercepat mengapa harus diperlambat,” kata Irwan.

Irwan tidak menampik bahwa saat ini masyarakat yang mengeluhkan mengenai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pada abdi negara masih rendah ditambah dengan masih terdapat banyak pungli yang dilakukan oleh mereka.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap jika Polri dan instansi penegak hukum beserta pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah dan pusat memiliki komitmen yang sama dalam memberantas pungli. Irwan juga menambahkan bahwa setelah Satgas Pungli ini terbentuk, masyarakat dapat melaporkan pungli yang terjadi terutama di sektor pelayanan publik.

Nantinya pelaporan dapat dilakukan melalui SMS, WA dan berbagai jalur kontak yang akan di buka oleh Satgas. Satgas ini nantinya akan melayani dan melakukan langkah penindakan

Kasus Pembobolan Rekening Di BRI Mataram Kemungkinan Bertambah

Salah satu bank plat merah atau BUMN yaitu BRI akhirnya mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan kasus pembobolan rekening nasabahnya yang disinyalir telah mencapai 230 nasabah. Dalam laporannya tersebut pihak BRI cabang Mataram membawa kamera pinpad dan alat skimmers sebagai barang bukti.

Bagian hukum BRI Denpasar yang mewakili BRI Mataram Wibisana mengatakan bahwa langkah ini dlambil sebagai tindak lanjut dari keluhan nasabah yang dimana para nasabah tersebut mengalami kehilangan sejumlah uang secara misterius.
Kasus Pembobolan Rekening Di BRI Mataram Kemungkinan Bertambah
“Hari ini secara resmi sudah kami laporkan ke polisih,” kata Wisibana di Mataram. Untuk hasil audit sendiri, Wibisana mengatakan bahwa masih dalam proses BRI Mataram. Hingga kemarin, ditemukan 230 nasabah yang melaporkan dugaan pembobolan rekening ini. Dari jumlahnya tersebut, BRI mengaku mengalami kerugian hingga mencapai Rp 1,5 miliar.

“Kemungkinan akan terus bertambah. Ini masih dalah tahap audit dan koordinasi dengna kantor pusat untuk investigasi,” kata Wibisana. Investigasi dari pusat ini untuk memastikan apakah para nasabah yang melapor ini merupakan korban dari skimming atau tidak.

Bila terbukti menjadi korban, maka semua kerugian dari pembobolan ini akan ditanggung oleh BRI. Ketika disinggung mengenai alat skimming di ATM BRI, Wibisana membenarkan bahwa alat skimming ditemukan di sejumlah ATM BRI yang tersebar di lima lokasi yaitu Kota Mataram hingga Lombok Barat. “Terdapat di SPBU Jalan Lingkar, Kafe Mekar di Senggigi. Untuk tiga lainnya saya lupa,” ungkap Wibisana.

Mengenai tidak diketahuinya alat skimming di dalam mesin ATM, Wibisana membantah bahwa terjadi kesalahan dari pihak bank akan tetapi dirinya menganggap ini merupakan tanggung jawab dari vendor ATM.

Wibisana mengatakan bahwa vendor yang memiliki tugas untuk mengawasi hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan ATM telah murni diserahkan kepada vendor. Dengan adanya pembobolan rekening ini, vendor dapat dikatakan telah lalai dan pengawasan yang telah dilakukan tidaklah berjalan maksimal.